Pra Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) Regional Bali Nusra telah terselenggara di Hotel Aston Lombok NTB. Panitia mengundang 150 peserta dari unsur Pemerintah, Fungsionaris Dewan Kehutanan Nasional, Refresentasi Kamar Pemerintah, Akademisi, LSM, Masyarakat dan Swasta. Sekitar 60 peserta dari NTB hadir secara offline, sementara peserta dari Bali dan NTT mengikuti secara virtual.
Kegiatan dimulai Pukul 14.00 Wita dengan laporan Koordinator Pelaksana. Dr Andi Chairil Ichsan menyampaikan, kegiatan ini adalah rangkaian KKI-VII yang akan digelar sekitar Januari 2022. Tujuannya untuk Mengidentifikasi isu tematik; Review refleksi isu kehutanan; Merumuskan prioritas program; Memilih dan menetapkan Presidium DKN Regional.
Dalam pembukaan Sekjen KLHK RI (Dr Ir Bambang Hendroyono, M.M) menegaskan pentingnya pelestarian hutan dan kawasan hutan karena menentukan masa depan Indonesia sebagai negara Mega Biodiversity. Untuk itu Pemerintah telah menentapkan transformasi kebijakan tata kelola dari Timber Management ke Forest Lanscape Management, sebagai jaminan keberlanjutan proses, fungsi, dan produktifitas lingkungan hidup serta keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menghimbau integrasi program melalui kolaborasi berbagai pihak dari hulu hilir, pusat dan daerah. DKN diharapkan bisa mendukung secara optimal, dan membahas rencana pembangunan kehutanan dalam rangka: mempercepat penyelesaian klaim hutan negara dan kepastian usaha; perluasan kewenangan dan partisipasi pengelolaan, Perhutanan Sosial untuk keadilan dan kesejahteraan; Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem; Tata kelola bersih dan penegakan multi door, serta Perubahan paradigma konservasi dan optimalisasi fungsi hutan melalui model multi usaha.
Sedianya Gubernur akan menjadi Keynote Speaker di acara ini, namun karena padatnya agenda maka Tema Komitmen NTB Hijau disampaikan oleh Kadis LHK NTB. Seminar/Webminar-I mengurai pengelolaan hutan dalam perspektif pulau kecil dan reposisi tata kelola hutan dalam persepktif kebijakan baru di daerah. Ir Rahmat Sabani, MS dari Akademisi menjelaskan pentingnya mainstreaming berbasis resiko bencana dan perubahan iklim. Dwi Sudarsono dari NGO, menyuarakan Perhutanan Sosial masih menjadi agenda kedepan. Sementara Ir Madani Mukarom, M.Si dari Kamar Pemerintah lebih merespon UU Cipta Kerja. Problem anggaran menjadi perhatian, karena bagaimana mungkin petugas dituntut mengamankan dengan alokasi Rp. 50.000,- per satuan Ha.
Seminar/Webminar-II membahas potret kehutanan daerah sebagai refleksi. Meskipun penguatan relasi pusat, provinsi dan daerah dari Kapusjakstra KLHK tidak tersampaikan, namun Seminar/Webminar-III hari-2 yang membahas best practices dan inovasi regional tidak kalah menariknya. Dr Markum dari Akademisi mengkritisi kebijakan kehutanan Pasca UU Cipta Kerja yang cenderung berorientasi investasi. Karena itu strategi daerah untuk lebih menyuarakan aspek ekologis sangat mendesak, terutama karena mempertimbangkan karakteritik daerah kepulauan kecil.
Secara umum Pra KKI-VII Region Bali Nusra berjalan lancar, dan menghasilkan rekomendasi arah pembangunan dan solusi masalah kehutanan. Acara diakhiri pemilihan bakal calon Presidium DKN 2022-2026. Setiap Kamar dipersilahkan mengusulkan nama, dan akhirnya terpilih utusan dari Kamar: Pemerintah NTB (Ir Madani Mukarom, B.Sc, M.Si); Akademisi NTB (Dr Siti Latifah, S.Hut), Akademisi NTT (Dr Mike Riwo Kahu); NGO (Dwi Sudarsono, SH); dan Masyarakat (Jasardi). Kendala jaringan menyebabkan bakal calon dari Bali dan NTT terbatas. Kedua wilayah diberikan dispensasi hingga 2 Januari 2022.
Selebihnya, Pra KKI ini telah menjadi ajang annual meeting para aktivis, pelaku dan pemerhati kehutanan dalam kerangka sharing dan kaderisasi; Media komunikasi parapihak “5 Kamar” pembangunan kehutanan; Moment mengkritisi transformasi kebijakan kehutanan dan merumuskan solusi lokal; serta review refleksi perkembangan pembangunan kehutanan daerah dan nasional. Artikel ini sudah tayang dengan judul ” Pra Konggres Kehutanan Indonesia Region Bali Nusra Telah Merumuskan Agenda Prioritas 2022-2026″
